Berita Sebelumnya
KPU Jateng Gandeng BPKP Evaluasi Lakip 2015
diberitakan pada : 7 Juni 2016
Komentar: 0
Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se- Jawa Tengah Dalam Rangka Evaluasi LAKIP Tahun 2015 yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis s.d Jumat (2-3/06/2016)
SEMARANG – Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Kerjasama tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap LAKIP Tahun Anggaran 2015 yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Evaluasi LAKIP diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai peserta rapat adalah Sekretaris serta Kepala Subbagian Program dan Data di setiap KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan rapat digelar di Kantor KPU Jawa Tengah, Jalan Veteran Nomor 1A Semarang selama dua hari dari tanggal 2-3 Juni 2016.
Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, dalam sambutan nya berpesan kepada seluruh satuan kerja (Satker) agar bekerja ekstra melakukan pelaporan yang akuntabel. “Dalam menyikapi hasil Penilaian BPK terhadap kinerja KPU saat ini, semua ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus punya tenaga yang besar. Tenaga Ekstra itu untuk meraih dan mempertahankan penilaian WTP dari BPK,” pesan Joko.
Oleh karena itu, tambah Joko, ada catatan khusus bagi 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017 agar melakukan review terhadap anggaran yang telah disusun. Review yang dilakukan meliputi pembuatan rencana strategis (Renstra) khusus untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2017.
Pada rapat evaluasi, Tim BPKP Perwakilan Jawa Tengah melakukan pencermatan dan penilaian terhadap LAKIP tahun 2015 yang disusun oleh KPU Kabupaten dengan mengambil sampel sejumlah 15 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil evaluasi BPKP menyebutkan analisis capaian kinerja baru sebatas perbandingan antara target dan realiasi, penyusunan indikator kinerja perlu disempurnakan agar dapat menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan serta belum masuknya kegiatan Pilkada tahun 2017 pada Renstra KPU Tahun 2015 – 2019.
Menyikapi evaluasi BPKP, Ketua KPU Jawa Tengah berpesan agar KPU Kabupaten/Kota lebih serius dan teliti dalam menyusun LAKIP untuk Tahun 2016. (Masykur)
